SEKAYU, Potretsumsel.id – Memperingati Hari Buruh Internasional 2026, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang berkeadilan, harmonis, dan transparan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Muba, HM. Toha Tohet, dalam menanggapi aspirasi aksi damai buruh sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Muba Maju Lebih Cepat.(1 mei 2026)
Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir didampingi Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo, Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kesumajaya, Wakil Ketua Komisi I Andri Septa, Anggota Komisi IV Alfian, Asisten I Ardiansyah, Kadis Kesbangpol Thabrani Rizki, Kasatpol PP Erdian Syahri, Kadisnakertrans Herryandi Sinulingga, serta perwakilan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel, Yuanita.
Bupati HM. Toha Tohet menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba berkomitmen penuh mengawal setiap regulasi yang menyangkut hak dasar pekerja.
“Seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh saudara-saudara pekerja hari ini akan kita tindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kewenangan saya sebagai Bupati adalah menjaga iklim investasi yang sehat, namun di sisi lain wajib membela hak-hak pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya,” tegasnya.
Langkah Konkret dan Pengawasan Legislatif
Sejalan dengan komitmen tersebut, Ketua Komisi I DPRD Muba, Indra Kesumajaya, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan buruh terkait dugaan pelanggaran oleh sejumlah perusahaan.
“Terkait 12 perusahaan yang dilaporkan oleh pihak buruh, kami akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini merupakan fungsi pengawasan kami untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi serta memperjuangkan hak pekerja secara adil,” ujarnya.
Respons Strategis Pemerintah Kabupaten
Kadisnakertrans Muba, Herryandi Sinulingga, bersama pengawas ketenagakerjaan provinsi, memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons tuntutan buruh, di antaranya:
Penyediaan Ruang Dialog: Penguatan LKS Tripartit dan pelibatan aktif organisasi buruh dalam perumusan kebijakan.
Penegakan Keadilan Upah: Pengawasan terhadap penerapan UMK dan UMSK 2026 sesuai keputusan gubernur.
Pengawasan Sistem Kerja: Pengetatan aturan PKWT dan outsourcing sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anti-Union Busting: Jaminan kebebasan berserikat dan penindakan tegas terhadap pelanggaran.
Komitmen Infrastruktur: Perbaikan jalan sebagai bagian dari 22 Program Prioritas Muba 2025–2029 guna mendukung mobilitas pekerja.
Ia juga menegaskan, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi administratif hingga merekomendasikan pembekuan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar aturan.
“Melalui semangat Hari Buruh Internasional ini, kami ingin memastikan bahwa di Musi Banyuasin, hukum menjadi panglima dalam melindungi hak pekerja sekaligus menjamin kepastian usaha. Mari kita jaga kemitraan ini demi kesejahteraan bersama,” tutupnya
0 Comments:
Posting Komentar