KAYUAGUNG ,Potretsumsel.id— Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kabupaten OKI di Gedung DPRD OKI, Senin (12/10/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Atas peristiwa karhutla ini, saya selaku Bupati Ogan Komering Ilir menyatakan bertanggung jawab dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak,” kata Muchendi.
Ia mengatakan, Pemkab OKI telah mengerahkan lebih dari 810 personel untuk pencegahan, patroli, dan pemadaman karhutla. Pemerintah juga memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA), mengevaluasi kesiapsiagaan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran korporasi.
Muchendi mengakui, luasnya kawasan gambut yang mencapai sekitar 809.274 hektare atau 47 persen wilayah OKI menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran. Pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan tata air gambut dan penguatan sistem deteksi dini untuk mencegah kebakaran berulang.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi capaian pembangunan OKI, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan.
Terkait karhutla, Herman Deru mengaku telah meninjau langsung lokasi kebakaran di Desa Jungkal bersama Muchendi.
“Semalam saya bersama Bupati sampai tidur di lapangan melihat kondisi yang sebenarnya, bukan sekadar menerima kata orang atau laporan semata,” ujarnya.
Ia menyebut angin kencang menjadi salah satu kendala pemadaman karena berpotensi memicu munculnya titik api baru. Meski demikian, petugas darat terus berupaya mengendalikan kebakaran.
Ketua DPRD OKI Farid Hadi Sasongko mengatakan, peringatan HUT ke-81 menjadi momentum mengevaluasi pembangunan dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
Mengusung tema “Bergerak Bersama Berdampak untuk Semua”, ia berharap pembangunan daerah semakin kolaboratif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Farid juga menegaskan komitmen DPRD OKI dalam menjalankan fungsi legislasi dan mengawal prioritas pembangunan daerah.
0 Comments:
Posting Komentar