PRABUMULIH,Potretsumsel.id – Komisi II DPRD Kota Prabumulih memanggil manajemen Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu pada Rabu (10/12/2025) guna meminta penjelasan mendalam terkait program Gas Kota Gratis serta kebijakan penyetaraan harga gas. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, H. Arlan dan Franky Nasril, pada Pilkada 2024 yang kini semakin banyak ditanyakan masyarakat.
Pemanggilan dilakukan karena publik menanti kejelasan realisasi program yang dinilai mampu meringankan beban biaya energi rumah tangga. Sebagai pengelola jaringan gas kota, PD Petro Prabu dianggap memegang peran kunci terkait kesiapan infrastruktur, teknis distribusi, hingga skema anggarannya.
Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Feri Alwi, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan keseriusan dan langkah konkret Petro Prabu terkait pelaksanaan janji pemerintah daerah.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan PD Petro Prabu. Janji gas kota gratis adalah aspirasi masyarakat yang harus dijalankan. Karena itu perlu kejelasan teknis, pendanaan, hingga waktu pelaksanaannya,” tegas Feri dalam rapat.
Paparan Petro Prabu: Kapasitas, Anggaran, dan Tantangan Teknis
Dalam rapat tersebut, manajemen Petro Prabu memaparkan kondisi jaringan gas terbaru, mulai dari kapasitas suplai, kesiapan teknis, hingga estimasi kebutuhan anggaran subsidi. Namun Komisi II menilai dokumen perencanaan masih harus diperdalam agar implementasi tidak menimbulkan persoalan baru, terutama potensi beban terhadap APBD.
Komisi II juga meminta Petro Prabu memperkuat koordinasi dengan Pemkot Prabumulih terkait skema subsidi, validasi data penerima manfaat, serta penetapan jadwal pelaksanaan program.
Masyarakat disebut sangat menantikan kejelasan program ini, mengingat tingginya tekanan biaya hidup saat ini.
Direktur Petro Prabu: “Teknis Siap, Anggaran Menentukan”
Direktur PD Petro Prabu, Rondon Julaino, menyampaikan bahwa secara teknis perusahaan siap menjalankan program Gas Kota Gratis. Namun, keberlanjutannya bergantung penuh pada dukungan anggaran pemerintah.
“Mensubsidikan gratis ini tinggal bagaimana nanti kawan-kawan di DPRD bisa mensupport. Kalau pemerintah katakan ada dana, tentu bisa diberikan. Ini sebenarnya bisa lebih cepat,” ujar Rondon.
Ia mengungkap bahwa kebutuhan anggaran untuk subsidi gas diperkirakan mencapai Rp 24–30 miliar per tahun kurang lebih, dengan total pelanggan jargas mencapai sekitar 36.000 sambungan. Namun tidak semuanya otomatis akan menjadi penerima subsidi.
Rondon juga menyoroti masalah tunggakan pembayaran jargas masyarakat yang mencapai sekitar Rp 110 miliar, yang menurutnya turut mempengaruhi perhitungan operasional perusahaan.
“Dulu masyarakat sebenarnya mau bayar, tetapi terkendala sistem,” tambahnya.
DPRD Soroti Penyetaraan Harga dan Regulasi
Feri Alwi menambahkan bahwa selain Gas Kota Gratis, pemanggilan ini juga untuk mengevaluasi kinerja PD Petro Prabu sepanjang 2025, termasuk mempertanyakan implementasi penyetaraan harga gas oleh pemerintah daerah.
“Salah satu poin yang kami pertanyakan adalah penyetaraan harga. Buktinya seperti apa?” ujarnya.
Terkait program Gas Kota Gratis, Feri menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh selama anggaran tersedia dan regulasi memungkinkan.
“Kalau pemerintah sanggup menganggarkan sekitar Rp 36 miliar setahun, tentu kami mendukung karena ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Tapi anggaran harus jelas, regulasinya harus jelas. Jangan anggaran siap tapi regulasi tidak memperbolehkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa subsidi gas akan menjadi beban APBD jangka panjang, bukan sekadar program satu atau dua tahun.
Selain itu, Feri menyoroti persoalan illegal tapping atau pencurian gas yang menyebabkan kebocoran dan mempengaruhi efisiensi operasional Petro Prabu.
“Ini salah satu kendala yang dihadapi Petro Prabu, masalah illegal tapping,” jelasnya.
Menunggu Keputusan Pemkot Prabumulih
Komisi II menegaskan bahwa keputusan final mengenai Gas Kota Gratis berada di tangan Pemerintah Kota Prabumulih. Jika Pemkot benar-benar berkomitmen, maka diperlukan kesiapan regulasi, kepastian anggaran, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan.
Sementara itu, masyarakat masih menunggu kepastian realisasi program yang menjadi salah satu harapan besar untuk mengurangi beban biaya energi rumah tangga di Prabumulih.
0 Comments:
Posting Komentar