OKI,Potretsumsel.id– Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menitikberatkan upaya pada peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). Berdasarkan data terbaru per 5 Desember 2025, Pemkab OKI mencatat capaian MCP sebesar 81,5, menempatkannya di Peringkat 85 secara nasional dan menjadi tertinggi kedua di Sumatera Selatan hingga batas kelengkapan dokumen dan verifikasi KPK.
Capaian ini mencerminkan progres signifikan pada delapan area intervensi MCP: Perencanaan, Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Pelayanan Publik (Yanblik), Manajemen ASN (M-ASN), Manajemen Aset Daerah (BMD), Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD), dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Area dengan capaian tertinggi yakni Perencanaan (95,1%) dan OPD (91,3%). Sementara itu, indikator APIP mencatat nilai 72,7%, dengan 82 dari 84 dokumen telah diunggah.
“Angka 81,5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Kami tak akan berpuas diri. Target kami bukan hanya angka, tapi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, dalam Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (9/12).
Muchendi juga menegaskan bahwa komitmen transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat “Lapor Bupati”, yang menjadi sarana partisipasi publik dalam melaporkan dugaan penyimpangan.
“Platform ini menjadi sarana partisipasi publik yang mendorong keterbukaan dan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana/Ketua Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, Ir. Asmar Wijaya, dalam laporannya menyebut bahwa Pemkab OKI memberi fokus khusus pada penguatan peran APIP melalui Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal.
“Penguatan APIP adalah kunci. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal menjadi lebih efektif, dan deteksi dini potensi penyimpangan dapat dilakukan lebih cepat,” jelas Asmar.
Ia juga mengapresiasi capaian yang diraih OKI, namun mengingatkan perlunya perbaikan pada beberapa area yang masih perlu ditingkatkan, seperti Anggaran (77,1%) dan Manajemen Aset Daerah (BMD) (59,7%).
“Kami mengapresiasi progres ini. Namun, perbaikan berkelanjutan pada area Manajemen Aset Daerah dan Anggaran harus menjadi fokus agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal. Komitmen politik Pemkab OKI sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini,” tutupnya.
Dengan capaian MCP yang terus meningkat, Pemkab OKI menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
0 Comments:
Posting Komentar