Dua orang bakal calon Kepala Desa (Kades) Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku, yakni Ayipni (41) dan Desianah (42) yang gugur dalam tes calon kades, meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di enam desa ditunda. Menurut mereka, dalam pelaksanaan tes calon kades cacat hukum.
“Dasar hukumnya berupa Peraturan Bupati (Perbup) sampai saat ini masih dipertanyakan karena belum ada. Jadi otomatis pelaksanaan tes tersebut tidak sah. Ini tidak bisa berlaku surut,” tutur Ayipni, Jumat (24/09/2015).
Menurut Ayipni, dasar hukum Pilkades serentak ini adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Perda No 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan Kades dan Perangkat Desa, bahwa setiap Desa untuk calon kades maksimal lima orang.
Dan jika lebih dari lima orang, maka harus ada yang digugurkan dengan cara dilakukan tes Seleksi Calon Kepala Desa. Untuk itu, pemerintah Muara Enim, harus membuat Perbup sebagai dasar hukum untuk petunjuk tekhnisnya.
Yang menjadi masalahnya, lanjutnya, hingga sampai saat ini, Perbup tersebut belum ada dan katanya masih dalam proses. Dan anehnya panitia tetap melakukan tahapan tes seleksi calon Kades tanpa dasar hukum yang jelas dan sah.
“Jadi nanti dulu bicara masalah gugur atau tidak, kita bicarakan dahulu keabsahannya. Saya tidak tahu ini kesalahan di BPMPD atau bagian hukumnya atau kedua-duanya sehingga lalai,” tukas Ayipni.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Nuryanto, menyatakan jika secara umum pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Muaraenim akan berlangsung aman dan lancar. Namun diakuinya ada satu desa yang akan di antisipasi yakni Desa Gunung Raja.
“Kita siapkan satu peleton pasukan untuk pengamanannya. Kita antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan dan sebagainya,” tutur Kapolres.(sp/net)
0 Comments:
Posting Komentar