PRABUMULIH,Potretsumsel.id – Kegiatan reses DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Prabumulih menghadirkan dinamika yang cukup menarik. Di tengah beragam aspirasi masyarakat, persoalan klasik namun krusial kembali mencuat, yakni pengelolaan sampah dan penerangan jalan lingkungan.
Atas nama lembaga, anggota DPRD Kota Prabumulih, Welizar, SE, menyampaikan penegasan tegas namun konstruktif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang hadir dalam forum reses tersebut.
Terkait persoalan sampah, Welizar secara lugas meminta Dinas Lingkungan Hidup benar-benar responsif dan tidak berlindung di balik perubahan kewenangan dari OPD sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, penanganan sampah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini telah dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun menurutnya, perubahan struktur organisasi tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saudara-saudara telah diberi amanah oleh pimpinan daerah dan disumpah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Maka jangan jadikan proses transisi sebagai dalih. Masyarakat tidak ingin mendengar alasan administratif, masyarakat ingin melihat solusi konkret,” tegas Welizar dalam forum reses.
Ia menekankan, warga tidak membutuhkan penjelasan panjang terkait mekanisme birokrasi, melainkan tindakan cepat serta sistem pelayanan yang berjalan efektif di lapangan.
Hal senada juga disampaikan terkait penerangan jalan lingkungan. Fungsi pengelolaan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kini telah beralih ke Dinas Perhubungan.
Menurut Welizar, proses penyesuaian kewenangan tersebut tidak boleh menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Lampu penerangan jalan bukan sekadar fasilitas. Itu menyangkut keamanan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi warga di malam hari. Kami minta Dinas Perhubungan segera melakukan pendataan, perbaikan, dan memastikan tidak ada lagi titik gelap di permukiman,” ujarnya.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang evaluasi langsung antara rakyat dan wakilnya. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan harus direspons dengan langkah nyata, bukan sekadar koordinasi yang berlarut-larut.
Penegasan tersebut mendapat respons positif dari warga yang hadir. Mereka berharap perubahan kewenangan antar dinas tidak lagi menjadi alasan lambannya penanganan persoalan di lapangan.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih, Syamsul Fery, SE saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti masukan tersebut.
Ia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap kawasan-kawasan yang membutuhkan penerangan lingkungan, baik untuk pemasangan baru maupun perbaikan lampu yang rusak.
“Kami siap. Dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan titik-titik mana saja yang membutuhkan penerangan atau perbaikan. Setelah itu segera kita tindak lanjuti dengan pemasangan dan pembenahan,” jelasnya.
Fery juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pelayanan tersebut.
“Silakan masyarakat menginformasikan wilayah mana yang membutuhkan perbaikan. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan menindaklanjuti,” pungkasnya.
0 Comments:
Posting Komentar